sierra-barter.com – Di era digital saat ini, menjadi selebriti tidak lagi terbatas pada dunia layar kaca. Munculnya media sosial, terutama Instagram, TikTok, dan YouTube, telah melahirkan gelombang baru para pesohor dunia maya yang dikenal sebagai selebgram—singkatan dari “selebriti Instagram“. Mereka punya jutaan pengikut, mendapatkan endorse tiap hari, tampil di berbagai acara, dan sebagian bahkan mendapat penghasilan yang bisa mengalahkan artis mainstream. Namun, dengan ketenaran dan uang besar yang diraih, muncul pula satu pertanyaan penting: Bagaimana dengan kewajiban pajaknya?
Belakangan ini, warganet dihebohkan oleh kabar bahwa seorang selebgram terkenal terlibat kasus pajak. Tagar seperti #SelebgramBayarPajak dan #KayaTapiLupaNegara mendadak ramai di Twitter dan Instagram. Banyak yang geram , sebagian nyinyir, dan tidak sedikit juga yang mulai mempertanyakan: apakah semua influencer memang sadar pajak?
Mengapa Kasus Ini Bisa Meledak?
Ada beberapa link medusa88 faktor yang membuat berita selebgram tersandung pajak menjadi viral dan ramai dibicarakan publik:
-
Status Selebgram sebagai Figur Publik
Meskipun tidak semua selebgram adalah artis, mereka tetap berada dalam sorotan publik. Gaya hidup mereka, mulai dari liburan mewah, unboxing barang branded, hingga pamer penghasilan, otomatis menjadi perhatian. Saat kehidupan mewah ini tidak diimbangi dengan tanggung jawab seperti pajak, publik merasa ada ketidakadilan.
-
Ketimpangan Sosial yang Terasa Nyata
Di tengah situasi ekonomi yang belum stabil, banyak orang merasa frustrasi ketika melihat seseorang memamerkan kekayaan tapi ternyata tidak berkontribusi secara adil terhadap negara. Ini menimbulkan kemarahan kolektif.
-
Media Sosial yang Jadi Medan Penghakiman
Di era viral, satu tangkapan layar bisa menyebar dalam hitungan detik. Publik pun cepat menyimpulkan dan memberi label, bahkan sebelum proses hukum berjalan. Media sosial tidak lagi sekadar tempat berbagi informasi, tapi juga arena pengadilan terbuka.
Selebgram: Pekerjaan Nyata atau Sekadar Gaya Hidup?
Banyak orang masih meremehkan dunia influencer. Padahal, menjadi selebgram adalah profesi yang nyata dan menghasilkan. Mereka terikat kontrak, punya rate card, bahkan sebagian punya manajer layaknya artis besar.
Penghasilan selebgram berasal dari berbagai sumber:
-
Endorse produk dan jasa,
-
Paid promote di akun pribadi,
-
Afiliasi dan komisi dari penjualan,
-
YouTube AdSense (jika multi-platform),
-
Bisnis sampingan berbasis brand pribadi.
Namun, karena mayoritas transaksi ini tidak melalui sistem pembayaran formal (misalnya, transfer pribadi tanpa invoice atau bukti), banyak yang luput dari pengawasan perpajakan. Di sinilah celah yang sering terjadi.
Kewajiban Pajak: Tidak Pandang Profesi
Sesuai Undang-Undang Perpajakan di Indonesia, setiap individu dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib melapor dan membayar pajaknya. Tidak peduli dia guru, dokter, pedagang kaki lima, atau selebgram.
Bahkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sudah sejak 2020 menyatakan bahwa influencer adalah subjek pajak yang diawasi. Beberapa strategi DJP untuk menjangkau profesi ini antara lain:
-
Pemantauan media sosial dan gaya hidup,
-
Kolaborasi dengan marketplace dan agensi digital,
-
Pendataan ulang untuk Wajib Pajak Non-Karyawan.
Warganet: Antara Kecaman dan Refleksi
Setelah berita selebgram kena kasus pajak viral, reaksi warganet pun beragam:
-
Ada yang mengecam: Menilai selebgram tersebut hanya ingin terkenal dan kaya, tapi lupa kontribusi ke negara.
-
Ada yang membela: Menganggap sistem pajak masih membingungkan dan sosialisasinya belum merata, terutama untuk profesi digital yang baru berkembang.
-
Ada juga yang introspeksi: Mulai bertanya-tanya, “Saya sendiri sudah lapor SPT belum ya?”
Hal ini menunjukkan bahwa viralnya sebuah kasus bisa punya efek edukatif, meski diawali dari kecaman publik.
Apa yang Bisa Dipetik dari Kasus Ini?
1. Kesadaran Pajak Harus Dibangun Sejak Awal
Sejak seseorang mulai menghasilkan uang dari dunia maya, penting untuk memahami bahwa kewajiban pajak sudah melekat. Edukasi dari pemerintah maupun komunitas digital sangat dibutuhkan di sini.
2. Perlu Transparansi dan Pendampingan
Pemerintah sebaiknya tidak hanya menindak, tapi juga mendampingi dan memberi panduan. Banyak influencer muda yang tidak tahu harus ke mana, mengisi apa, dan bagaimana melaporkan penghasilan mereka.
3. Jangan Hanya Heboh Saat Ada Kasus
Isu pajak bukan hanya soal viral. Harus ada sistem yang proaktif dan berkelanjutan. Dari sisi pengguna media sosial, mari lebih bijak: jangan langsung menghakimi, tapi juga dorong diskusi publik yang sehat.
Menjadi selebgram bukan hanya soal followers, likes, dan brand deals. Ini adalah profesi yang nyata dengan tanggung jawab nyata—termasuk pajak. Kasus pajak yang menimpa selebgram terkenal ini semestinya jadi pengingat kolektif bahwa ketenaran tidak bisa jadi alasan untuk melupakan kewajiban sebagai warga negara.
Popularitas bisa membuat seseorang dilihat oleh jutaan mata. Tapi justru karena itulah, kejujuran dan transparansi juga ikut menjadi sorotan. Kalau bisa terkenal karena karya dan konten, kenapa harus jatuh karena lupa bayar pajak?